Langsung ke konten utama

Pengertian Hak Tanggungan

Hak tanggungan adalah jaminan pelunasan utang yang dibebankan suatu hak atas tanah.
Biasanya Bank meminta jaminan apabila nasabah mau meminjam uang,maka nasabah akan menjaminkan rumah nya sebagai jaminan.
Disini kita bisa melihat bahwa bank akan menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kredit atau pinjaman.
Pertama bank akan melakukan akad kredit dengan nasabah yang selanjutnya disebut debitur,sedangkan pihak bank disebut kreditur.
Setelah akad kredit selesai,maka pihak bank meminta jaminan berupa sertipikat tanah yang dimilikinya,kemudian dibuatkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT),dan Akta tersebut didaftarkan ke Kantor Pertanahan (BPN) untuk diterbitkan Sertipikat Hak Tanggungan.
Sertipikat Hak Tanggungan merupakan jaminan bagi bank (kreditur) untuk melunasi hutangnya apabila nasabah (debitur) wanprestasi.
Seripikat Hak Tanggungan mempunyai titel Eksekutorial yang artinya mempunyai daya Eksekusi tanpa proses peradilan.
Bank bisa langsung melakukan lelang melalui kantor Lelang,sehingga bank dapat menerima uang pelunasan hutang dari hasil lelang tersebut.
Demikian pengertian sederhana mengenai Hak Tanggungan berdasarkan Undang Undang Hak Tanggungan ( UUHT no 4 Tahun 1996 ).

Label:

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Mengenal Akta Perdamaian (ACTA VAN DADING).

AktaAkta perdamaian adalah kemudian kedua belah pihak yang bersengketa akan mengakhiri persidangan dan kedua belah pihak setuju dengan perdamaian,maka hal tersebut bisa membuat Akta Perdamaian untuk di ajukan kepada hakim yang memeriksa dalam persidangan,agar memperoleh putusan sesuai isi dari akta perdamaian tersebut. Dengan putusan perdamaian itu,maka para pihak tidak bisa mengajukan banding maupun kasasi,kerena putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap.  Para pihak yang bersengketa sudah seharusnya menjalankan putusan hakim,dan bersifat Eksekutorial. Lain halnya apabila akta perdamaian dibuat di luar Pengadilan,tentu masih bisa di sengketakan di pengadilan,sebab akta perdamaian di luar persidangan hanya mengikat para pihak dan tidak ada putusan hakim mengenai akta perdamaian tersebut. Akta perdamaian yang mempunyai titel Eksekutorial harus ada persidangan di Pengadilan dan akta perdamaian di ajukan kepada hakim untuk memperoleh putusan hakim tentang akta perdamaian ...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Hukum Pidana penipuan dan penggelapan.

Penipuan dan penggelapan merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 378 KUHP dan 372 KUHP. Kedua pasal tersebut berbeda satu sama lain,sehingga unsur unsur nya berbeda pula. Kalau tindak pidana penipuan bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain,dengan memakai nama palsu,atau martabat palsu,atau dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan,menggerakkan orang lain supaya menyerahkan barang sesuatu kepadanya secara melawan hukum. Contoh kasus: Seseorang menjual perhiasan emas kepada orang lain dan seolah olah barang tersebut asli terbuat dari emas murni. Kemudian pembeli percaya,lalu membelinya akibat dari bujuk rayu dan rangkaian kebohongan yang telah diceritakan kepadanya. Setelah keesokan harinya si pembeli sadar dan mengamati perhiasan tersebut dengan cermat. Karena curiga barang tersebut lalu di cek ke toko mas dan ternyata palsu. Penjual telah melakukan tindak pidana penipuan.( Pasal 378 KUHP ). Sedangkan tindak pidana penggelapan bertujuan untuk memiliki bar...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Hukum perdata tentang perjanjian.

Dalam hukum perdata,kita mengenal istilah kontrak atau perjanjian,keduanya mempunyai pengertian yang sama. Perjanjian adalah suatu hubungan hukum harta benda antara dua orang atau lebih yang masing masing mempunyai hak dan kewajiban tertuang dalam sebuah perjanjian. Perbuatan tersebut melahirkan perikatan diantara dua orang atau lebih atas dasar kesepakatan. Adapun syarat syarat sahnya perjanjian yaitu: 1. Sepakat mengikatkan diri. 2. Kecakapan membuat suatu perikatan. 3. Mengenai suatu hal tertentu. 4. Suatu sebab yang halal. Apabila syarat tersebut diatas sudah dilakukan,maka perjanjian telah memenuhi pasal 1320 K U H Perdata sebagai sah nya sebuah perjanjian. Perjanjian bisa dibuat dibawah tangan atau dibuat secara notariil dihadapan notaris sebagai akta otentik dan merupakan alat bukti yang sempurna.
Posting Komentar
Baca selengkapnya