KONSULTASI HUKUM

 Kasus pembobolan rekening oleh tukang becak di Surabaya senilai 320 juta pada sebuah bank BCA tentu saja pihak BCA bisa digugat perdata oleh pemilik rekening walaupun terdapat pencurian data sehingga bisa membobol uang nasabah BCA. Perlu diketahui bahwa pembobolan uang nasabah BCA dilakukan di kantor BCA melalui teller,sehingga teller juga harus bertanggung jawab atas kelalaian nya karena salah orang dalam memberikan uang tersebut. Lain halnya apabila pembobol uang nasabah di lakukan di mesin ATM,disana pihak BCA tidak bisa disalahkan karena mesin ATM akan mengikuti sistem yang ada diantaranya PIN dan kartu ATM. Akan tetapi kalau pembobolan melalui teller sudah jelas disamping sistem yang ada seperti PIN dan kartu ATM maupun buku tabungan dan uang tersebut diberikan melalui teller,sedangkan teller tidak jeli sehingga salah orang dan terjadi kelalaian yang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain. Hal tersebut mengacu pada pasal 1365 KUHPerdata yang tentunya bisa di gugat secara perd

AktaAkta perdamaian adalah kemudian kedua belah pihak yang bersengketa akan mengakhiri persidangan dan kedua belah pihak setuju dengan perdamaian,maka hal tersebut bisa membuat Akta Perdamaian untuk di ajukan kepada hakim yang memeriksa dalam persidangan,agar memperoleh putusan sesuai isi dari akta perdamaian tersebut. Dengan putusan perdamaian itu,maka para pihak tidak bisa mengajukan banding maupun kasasi,kerena putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap.  Para pihak yang bersengketa sudah seharusnya menjalankan putusan hakim,dan bersifat Eksekutorial. Lain halnya apabila akta perdamaian dibuat di luar Pengadilan,tentu masih bisa di sengketakan di pengadilan,sebab akta perdamaian di luar persidangan hanya mengikat para pihak dan tidak ada putusan hakim mengenai akta perdamaian tersebut. Akta perdamaian yang mempunyai titel Eksekutorial harus ada persidangan di Pengadilan dan akta perdamaian di ajukan kepada hakim untuk memperoleh putusan hakim tentang akta perdamaian itu.

Sengketa pertanahan adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang merasa dirugikan oleh pihak pihak terhadap penggunaan dan penguasaan hak atas tanah. Banyak terjadi sengketa tanah biasanya pada tanah tanah yang belum bersertipikat. Akan tetapi ada pula sengketa tanah yang sudah bersertipikat walaupun relatif kecil terjadi.Kalaupun terjadi sengketa tanah yang sudah bersertipikat tentu pemegang sertipikat akan mempertahankan kepemilikannya,karena sertipikat tanah merupakan alat bukti yang kuat. Lain halnya dengan tanah tanah yang belum bersertipikat seperti petok D,letter C dan lain lain,masih merupakan tanah yasan,tanah adat. Tanah tersebut memang rawan sengketa,sebab alat bukti yang dimiliki sederhana sekali,dan itupun berada dalam buku tanah di kantor Desa maupun Kelurahan,sehingga apabila terjadi sengketa,pihak Desa atau Kelurahan akan menjadi saksi di pengadilan dan saksi saksi yang lain terkait tanah tersebut. Memang penerbitan sertipikat untuk pertama kalinya melalui k

Somasi adalah suatu bentuk peringatan atau teguran kepada pihak yang lalai, tidak bisa memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian kerjasama atau perjanjian lainnya. Somasi bisa dilakukan lewat Pengadilan Negeri dimana orang yang lalai berdomisili. Akan tetapi bisa langsung berbicara dengan pihak yang lalai atau melalui surat. Menurut saya lebih efektif melalui surat, sebab secara tertulis dapat menjadi bukti bahwa telah dilayangkan somasi dan secara rinci disebutkan konsekuensi nya apabila somasi tidak ditanggapi. Orang yang lalai setelah di somasi tentu akan berfikir untuk memenuhi kewajibannya atau setidak tidaknya memberi tanggapan dan jawaban atas somasi tersebut. Dari jawaban/tanggapan itu,maka bisa dilihat itikad baik orang yang lalai/wanprestasi. Dengan demikian kita bisa menentukan langkah selanjutnya,apakah harus menempuh jalur hukum atau tidak, setelah menerima jawaban dari somasi tersebut. Jadi menurut saya somasi adalah sebagai jembatan menuju jalur hukum,apabila somas

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda,dimana hak kepemilikannya masih berada dalam kekuasaan pemilik barang tersebut. Jaminan fidusia merupakan jaminan benda bergerak seperti halnya mobil,sepeda motor,tv,kulkas,mesin cuci dll,bisa dijadikan jaminan kepada bank atau lembaga finance yang lain. Setelah ada perjanjian pokok mengenai kredit atas jaminan fidusia,maka harus ada pula Akta Jaminan Fidusia secara notariil yang dibuat oleh Notaris. Gunanya Akta tersebut didaftarkan ke kemenkum ham untuk diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia,sehingga bank atau finance lainnya dapat meng Eksekusi langsung benda jaminan tersebut. Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai titel Eksekutorial yang artinya bisa melakukan eksekusi tanpa proses peradilan. Oleh karena itu pihak bank atau lembaga finance lainnya kalau mau membuat perjanjian kredit dengan jaminan benda bergerak,sebaiknya menggunakan aturan menurut UU no 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.  

Hak tanggungan adalah jaminan pelunasan utang yang dibebankan suatu hak atas tanah. Biasanya Bank meminta jaminan apabila nasabah mau meminjam uang,maka nasabah akan menjaminkan rumah nya sebagai jaminan. Disini kita bisa melihat bahwa bank akan menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kredit atau pinjaman. Pertama bank akan melakukan akad kredit dengan nasabah yang selanjutnya disebut debitur,sedangkan pihak bank disebut kreditur. Setelah akad kredit selesai,maka pihak bank meminta jaminan berupa sertipikat tanah yang dimilikinya,kemudian dibuatkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT),dan Akta tersebut didaftarkan ke Kantor Pertanahan (BPN) untuk diterbitkan Sertipikat Hak Tanggungan. Sertipikat Hak Tanggungan merupakan jaminan bagi bank (kreditur) untuk melunasi hutangnya apabila nasabah (debitur) wanprestasi. Seripikat Hak Tanggungan mempunyai titel Eksekutorial yang artinya mempunyai daya Eksekusi tanpa proses peradilan. Bank bisa langsung melakukan lelang melalui kan